Malang, http://gajayanatvnews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum dapat memastikan usulan kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW pada tahun 2027 mendatang yang disuarakan oleh Fraksi PKB DPRD Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa usulan kenaikan honorarium tersebut saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikannya usai Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026).
Usulan kenaikan insentif ini merupakan bagian dari penguatan program “RT Berkelas”. Dalam proposal yang diajukan, insentif Ketua RT yang semula Rp500 ribu per bulan diusulkan naik menjadi Rp750 ribu per bulan. Sementara insentif untuk Ketua RW yang saat ini sebesar Rp600 ribu per bulan diusulkan meningkat menjadi Rp1 juta per bulan.
Wali Kota Wahyu Hidayat menjelaskan, pihak eksekutif perlu menghitung terlebih dahulu ruang fiskal yang tersedia sebelum mengambil keputusan final. Hasil analisis keuangan daerah tersebut nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan pembahasan bersama DPRD Kota Malang.
Salah satu tantangan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun depan adalah keterbatasan Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kendati demikian, Pemkot Malang terus menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pemenuhan berbagai program prioritas kota.
“Terkait usulan kenaikan insentif RT dan RW, Pemkot Malang tentu harus menghitung terlebih dahulu ruang fiskal yang tersedia dalam APBD 2027. Keterbatasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu pertimbangan utama kami dalam menyusun kebijakan anggaran. Hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah ini nantinya akan kami bawa untuk dibahas bersama rekan-rekan di DPRD, sembari kami terus berupaya mengoptimalkan PAD.”
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa fokus pembahasan program RT Berkelas tidak semata-mata diarahkan pada penyediaan sumber insentif bagi RT dan RW.
DPRD Kota Malang justru meminta Pemkot Malang untuk memetakan dan mengevaluasi pelaksanaan program RT Berkelas secara menyeluruh dan terperinci. Evaluasi ini dinilai sangat mendesak agar program kerja di tingkat tapak dapat berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran.
Desakan evaluasi tersebut dipicu oleh munculnya berbagai kendala di lapangan, terutama terkait penyediaan serta pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang dinilai perlu segera diselesaikan oleh Pemkot Malang.
“Pembahasan program RT Berkelas ini tidak hanya berfokus pada masalah insentif RT dan RW saja. Kami di DPRD meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi total dan pemetaan secara detail terhadap pelaksanaan program tersebut. Banyak persoalan di lapangan yang harus segera dituntaskan, khususnya terkait penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.” (jel)
