Malang, http://gajayanatvnews.com – Pemerintah Kota Malang memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada Selasa (21/7/2026).
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. “Kami menerima seluruh rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD sebagai masukan yang konstruktif. Setiap catatan akan segera kami tindak lanjuti bersama OPD terkait agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Ali.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Malang juga masih menunggu pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli 2026. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan ke depan.
“Evaluasi tidak berhenti pada laporan pertanggungjawaban ini. Semua masukan akan menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan seluruh rekomendasi DPRD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar catatan administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi agar penggunaan APBD semakin optimal dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Amithya.
Ia menjelaskan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tetap mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Selain itu, DPRD juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai sekitar delapan persen. Menurut Amithya, peningkatan belanja modal penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Kami mendorong agar porsi belanja modal bisa ditingkatkan menjadi sekitar 10 hingga 15 persen. Pengawasannya akan kami lakukan bersama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 hingga penyusunan APBD 2027,” pungkasnya.(jel)
