Malang, http://gajayanatvnews.com – Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (24/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai persoalan krusial yang dialami petani, mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, alih fungsi lahan, hingga perlindungan bagi masyarakat adat.
Aksi yang berlangsung tertib ini juga diwarnai dengan pertunjukan seni teater dari Teater Kertas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB). Mereka menampilkan teatrikal bertajuk “Liturgi Menjelaga” yang menggambarkan kondisi kerusakan ekologis, hilangnya kawasan hutan di Kalimantan, serta dampak buruk dari kebakaran hutan.
Salah satu persoalan utama yang dikritik keras oleh massa aksi adalah sulitnya petani mengakses pupuk subsidi. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Farhan, menyampaikan bahwa di lapangan masih marak terjadi dugaan praktik monopoli dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi.
Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan petani kecil yang tidak memiliki jaringan atau kedekatan dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa mendapatkan kuota pupuk.
“Kami menemukan adanya dugaan praktik monopoli dalam distribusi pupuk subsidi di lapangan. Kondisi ini sangat menyulitkan para petani kecil yang tidak memiliki akses atau kedekatan dengan pihak tertentu. Tanpa alokasi pupuk yang adil, produktivitas dan kesejahteraan petani akan terus terancam,” tegas Koordinator Lapangan Aksi, Farhan.
Selain masalah pupuk, mahasiswa juga mengkritik laju penyusutan lahan pertanian produktif yang terus terjadi akibat alih fungsi lahan demi kepentingan pembangunan infrastruktur dan komersial.
Penurunan luas lahan pertanian ini dipandang berisiko menggerus sumber penghasilan petani kecil sekaligus mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dinilai akan mustahil terwujud jika alih fungsi lahan tidak segera dihentikan.
Melalui aksi damai ini, Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya berharap pemerintah dan anggota dewan dapat segera mengambil langkah nyata untuk melindungi hak-hak petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, serta menghentikan kerusakan lingkungan demi ketahanan pangan masa depan. (jel)
