Malang, http://gajayanatvnews.com – Pemerintah Kota Malang memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun terjadi penyesuaian dasar pengenaan pajak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Hotel Atria, Rabu (9/7/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Moh Sulthon, menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena besaran pajak yang dibayarkan tetap sama. Hal itu dimungkinkan berkat kebijakan insentif fiskal yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hingga 8 Juli 2026, realisasi penerimaan Opsen PKB di Kota Malang telah mencapai Rp65,5 miliar atau 49,46 persen dari target sebesar Rp132,4 miliar. Sementara itu, realisasi Opsen BBNKB masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
Menurut Sulthon, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi Opsen BBNKB adalah masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum dapat mengurus proses balik nama karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dijadikan agunan pinjaman.
“Sosialisasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan insentif fiskal kepada masyarakat. Dengan adanya insentif tersebut, perubahan dasar pengenaan pajak tidak berdampak pada kenaikan PKB yang harus dibayarkan wajib pajak,” lanjutnya.
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Bapenda Kota Malang bersama Samsat Kota Malang akan terus memperluas sosialisasi serta menghadirkan layanan Samsat Keliling di tingkat kelurahan maupun di berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan peningkatan kemudahan layanan, Bapenda Kota Malang berharap kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai dan mendukung pembangunan di Kota Malang. (jel)
