Malang, http://gajayanatvnews.com– Penurunan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Malang pada tahun 2024 menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang. Perubahan metode penilaian yang kini tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga implementasi di lapangan, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengendalian internal.
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kota Malang menggelar Sosialisasi SPIP di Hotel Savana, Senin (6/7/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran kepala OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperbaiki capaian penilaian SPIP pada tahun mendatang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa penurunan nilai SPIP dipengaruhi oleh adanya sejumlah kebijakan baru serta perubahan mekanisme evaluasi. Menurutnya, setiap kepala OPD harus memperkuat proses perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program agar berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sekarang penilaian SPIP tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga mengecek langsung implementasinya di lapangan. Karena itu, seluruh OPD harus memastikan setiap program benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Wahyu Hidayat.
Untuk mendukung proses perbaikan tersebut, Pemerintah Kota Malang akan memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur melalui pendampingan yang dijadwalkan pada 7–8 Juli 2026. Pendampingan ini diharapkan mampu membantu OPD memahami indikator penilaian terbaru sekaligus menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas SPIP. Menurutnya, sistem pengendalian intern saat ini tidak lagi berorientasi pada dokumen semata, melainkan menilai sejauh mana pengendalian benar-benar diterapkan dalam setiap proses pemerintahan.
“Penilaian SPIP sekarang lebih menitikberatkan pada substansi. Yang dinilai bukan hanya dokumennya, tetapi bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian tujuan benar-benar berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Hasoloan Manalu.
Menanggapi masih adanya sejumlah jabatan strategis yang kosong di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Wahyu Hidayat mengakui kondisi tersebut turut memberikan pengaruh terhadap penilaian SPIP. Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan target kinerja setiap OPD tetap menjadi prioritas.
Melalui evaluasi dan pendampingan bersama BPKP, Pemerintah Kota Malang berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat, sehingga nilai SPIP dapat kembali membaik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.(jel)
