Malang, http://gajayanatvnews.com – Diskusi publik KLIKS yang digelar di Gramedia Kayutangan, Malang pada Kamis (18/6/2026) menghadirkan perbincangan yang tajam mengenai kondisi Indonesia di tengah perubahan zaman. Mengangkat tema “Pancasila di Tengah Perubahan Zaman: Menjaga Nilai, Menjawab Tantangan”, forum ini menegaskan kembali bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol atau hafalan, melainkan harus dihidupkan sebagai dasar etika dalam kehidupan publik.
Diskusi publik tersebut menghadirkan narasumber, Dr. Andri Fransiskus Gultom, M.Phil, yang juga pendiri Institut Filsafat Pancasila. Pada diskusi tersebut, Nala hadir sebagai moderator diskusi. Dr. Andri memaparkan pembacaan kritis atas situasi Indonesia hari ini dengan menyoroti apa yang disebutnya sebagai krisis multidimensi: persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, merosotnya integritas birokrasi, hingga kemunduran etika di ruang publik.
Menurut Dr. Andri, berbagai gejala seperti melemahnya daya beli masyarakat, inefisiensi anggaran, inkompetensi birokrasi, dan korupsi sistemik bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia memetakan persoalan itu sebagai rangkaian krisis yang saling terkait dan memperlihatkan adanya kerusakan mendasar dalam orientasi bernegara.
“Dalam situasi seperti ini, bangsa tidak hanya menghadapi masalah teknis kebijakan, tetapi juga persoalan filosofis yang jauh lebih dalam, yakni hilangnya fondasi etik dalam penyelenggaraan negara,” demikian garis besar pemikiran yang disampaikan narasumber dalam materinya.
Dalam paparannya, Dr. Andri yang juga penulis buku-buku filsafat ini, mengurai masalah bangsa ke dalam sejumlah titik krisis. Ia menyoroti distorsi kebijakan, ketika anggaran publik kerap diarahkan oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan oleh kebutuhan riil masyarakat. Ia juga membahas krisis kompetensi, ketika jabatan publik lebih banyak ditentukan oleh patronase dan kedekatan politik daripada meritokrasi dan profesionalisme.
Tak berhenti di sana, ia juga menyinggung anomali etika yang makin mengkhawatirkan. Dalam kondisi ini, tindakan menyimpang seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemborosan anggaran tidak lagi diperlakukan sebagai aib moral yang serius, melainkan seolah sekadar pelanggaran administratif. Bagi Andri, inilah tanda bahwa persoalan bangsa telah masuk ke level yang lebih dalam: krisis kesadaran moral.
Dari pemetaan itu, Dr. Andri kemudian memusatkan perhatian pada satu titik yang ia sebut sebagai akar krisis tunggal, yakni kosongnya penghayatan Pancasila sebagai sistem etika. Menurutnya, ketika nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan hanya berhenti sebagai slogan, maka Pancasila kehilangan daya hidupnya sebagai penuntun nurani, kepemimpinan, dan kebijakan publik.
Dalam perspektif filsafat, ia melihat degradasi situasi Indonesia bukan semata akibat kelemahan teknokratis, melainkan akibat terputusnya hubungan antara kekuasaan dan moralitas. “Negara”, demian ungkapnya, “menjadi rapuh ketika kebijakan tidak lagi berangkat dari kebijaksanaan, ketika jabatan dilepaskan dari tanggung jawab etik, dan ketika kepentingan umum dikalahkan oleh kalkulasi politik sesaat.”
Melalui pendekatan filsafat Pancasila, Dr. Andri mengajak peserta melihat kembali relevansi tiap sila dalam menjawab persoalan kebangsaan kontemporer. Ia menjelaskan bahwa Sila Pertama dan Sila Kedua menjadi landasan etika dan transendensi dalam membangun integritas. Pemberantasan korupsi, misalnya, tidak cukup ditopang aturan hukum semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Sementara itu, Sila Ketiga dan Sila Keempat dipandang penting untuk mengoreksi arah kebijakan publik. Kepemimpinan, menurut Andri, seharusnya dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dan semangat persatuan, bukan oleh transaksi politik atau program populis yang tidak berkelanjutan. Adapun Sila Kelima menuntut agar anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial. Dalam kerangka ini, keberpihakan pada rakyat kecil tidak boleh berhenti pada retorika, tetapi harus tercermin dalam distribusi sumber daya dan penyusunan prioritas pembangunan.
Diskusi juga memberi perhatian besar pada posisi generasi muda. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Gen Z dan milenial tidak boleh hanya menjadi penonton atas kemerosotan etika dan problem kebangsaan yang terus berulang. Dr. Andri mendorong anak muda untuk membangun budaya antikorupsi sejak dari hal-hal sederhana, seperti kejujuran akademik, penolakan terhadap gratifikasi, dan keberanian menjaga integritas pribadi. Selain itu, pemuda juga dinilai perlu aktif dalam advokasi serta pengawasan kebijakan, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk mengawal program publik dan penggunaan anggaran.
Penguatan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika profesi juga menjadi sorotan. Menurutnya, pembaruan bangsa tidak akan lahir hanya dari kritik, tetapi dari generasi yang memiliki kapasitas intelektual sekaligus karakter moral yang kokoh. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh perhatian sejak awal hingga akhir acara. Para peserta tampak antusias mengikuti pemaparan materi yang tidak hanya membahas persoalan bangsa secara umum, tetapi juga menyentuh akar filosofis yang jarang dibedah dalam forum publik sehari-hari.
Antusiasme itu terlihat dalam sesi tanya jawab, ketika audiens mengangkat beragam isu, mulai dari praktik korupsi MBG, keganjilan dari pendirian Koperasi Desa Merah Putih, lalu multi peran TNI dan Polri dalam segala urusan negara, kualitas kepemimpinan, posisi Indonesia dan birokrasinya, hingga relevansi Pancasila. Respons peserta menunjukkan bahwa tema yang diangkat KLIKS tidak berhenti sebagai wacana normatif, tetapi benar-benar menyentuh kegelisahan publik.
Panitia dari kalangan anggota KLIKS juga dinilai berhasil menghadirkan ruang diskusi yang hidup dan reflektif. Melalui penyelenggaraan yang rapi dan tema yang kontekstual, komunitas yang dikoordinir oleh Fito ini, menunjukkan upaya serius untuk menjadikan forum literasi dan kebangsaan sebagai ruang bertemunya gagasan, kritik, dan harapan.
Kegiatan KLIKS di Gramedia Kayutangan, Malang menjadi pengingat bahwa krisis bangsa tidak selalu bermula dari kurangnya aturan, melainkan sering kali dari lunturnya nilai. Di tengah perubahan zaman yang cepat, Pancasila kembali dihadirkan bukan sebagai teks yang selesai dibaca, tetapi sebagai kompas moral yang harus terus ditafsirkan dan diwujudkan.
Lewat pemaparan Dr. Andri, peserta diajak melihat bahwa menyelamatkan Indonesia tidak cukup dengan memperbaiki sistem di permukaan. Yang lebih mendesak adalah memulihkan dasar etik kehidupan berbangsa. Sebab ketika Pancasila benar-benar dihayati, ia bukan hanya warisan sejarah, melainkan juga energi masa depan untuk menjawab krisis dan merawat arah bangsa.(*)
