Malang, http://gajayantvnews.com – Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti sekitar 500 peserta dari 150 sekretariat DPRD kabupaten dan kota se-Indonesia di Hotel Savana, Malang, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur sekretariat DPRD dalam mengelola anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa secara akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum akibat kesalahan administrasi.
Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut meliputi penyusunan APBD Perubahan dan APBD Tahun Anggaran 2027, termasuk pembaruan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bidang yang paling sering menjadi perhatian auditor sehingga peningkatan kompetensi aparatur dianggap sebagai upaya preventif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ketua Umum Asdeksi, Mattalunru, mengatakan peningkatan kapasitas SDM memiliki arti strategis mengingat posisi sekretariat DPRD memiliki karakteristik yang berbeda dibanding organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Menurutnya, sekretaris DPRD dituntut mampu menjaga profesionalisme di tengah dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif yang kerap dipengaruhi konstelasi politik.
“Sekretariat DPRD memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara fungsi eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu, aparatur sekretariat harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang kuat agar mampu menjalankan tugas secara akuntabel dan tetap menjaga netralitas,” ujar Ketua Umum Asdeksi, Mattalunru.
Ia juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, daerah yang masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat menghadapi tekanan lebih besar dalam menyusun anggaran daerah.
“Kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi daerah yang PAD-nya masih rendah dan sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, kapasitas aparatur harus terus diperkuat agar mampu menyusun anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” tambah Mattalunru.
Melalui kegiatan ini, Asdeksi berharap seluruh sekretariat DPRD di Indonesia semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah serta mampu menerapkan tata kelola anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (jel)
