Malang,http://gajayanatvnews.com – Kamis, ( 26/06/2025), DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang.
Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani, Sekretaris Daerah Kota Malang, serta seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi seperti Fraksi PKB, Fraksi NasDem, dan Komisi C menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, antara lain terkait permasalahan perumahan, banjir, hingga persoalan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU).
Walijota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa seluruh jawaban atas pandangan umum fraksi telah diserahkan dan akan diperdalam lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa seluruh permasalahan, baik yang lama maupun yang sedang terjadi saat ini, akan diselesaikan secara bertahap dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, agar penanganannya tepat sasaran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani, menambahkan bahwa jawaban dari Wali Kota Malang menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang perlu dievaluasi dan diselesaikan, khususnya persoalan PSU. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian masalah dengan cara yang tepat dan sesuai mekanisme, agar tidak terulang di masa mendatang. DPRD Kota Malang, lanjutnya, akan terus mendampingi proses penyelesaian tersebut hingga tuntas.
Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja ke depan, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(ws2/gis)
